Lebih lanjut, Fitch juga menyoroti risiko pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang terlalu agresif demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Minimnya reformasi struktural dinilai dapat mendorong pemerintah mengambil langkah ekspansif yang berisiko terhadap stabilitas jangka panjang.
Selain itu, lembaga ini akan mencermati potensi penggunaan dana investasi negara Danantara untuk mendanai belanja publik di luar mekanisme anggaran, yang dinilai bisa menjadi cara mengakali batas defisit.
Dari sisi moneter, perluasan mandat Bank Indonesia (BI) juga menjadi perhatian.
Rencana penambahan tugas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dinilai berpotensi mengaburkan fokus utama bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang sempat melemah hingga menyentuh level terendah sepanjang masa di Rp17.320 per USD pada Kamis.
Fitch menilai, kompleksitas mandat tersebut meningkatkan risiko kesalahan kebijakan, terutama di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi terhadap perekonomian Indonesia.