Taufik Fajar
IDXChannel - Kolaborasi antara publik dengan swasta merupakan modal kuat bagi pembangunan sektor kelautan-perikanan yang adaptif terhadap kondisi global. Sebagai langkah konkrit, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menawarkan berbagai kerjasama dengan sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta, salah satunya pembangunan infrastruktur dengan model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Berdasarkan laporan Asian Development Bank (ADB) tentang pembangunan ASEAN, bahwa pola kemitraan publik-swasta di ASEAN memberikan kontribusi kurang dari 1% terhadap PDB. Sementara keuangan publik pada masing-masing negara sangat bervariasi, sekitar 2%- 10% terhadap PDB.
"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui skema Public Private Partnership (PPP)," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Pemerintah Indonesia menyadari, betapa pentingnya kemitraan strategis antar negara, utamanya di kawasan ASEAN dengan saling berbagi kepentingan, tantangan, dan manfaat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Bahkan, menurutnya, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan swasta dalam mempromosikan implementasi industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Kawasan ASEAN.
