Ary Wahyu Wibowo/Kontri
Pendapat tersebut dibenarkan oleh Direktur Falken UPVC, Syamsunar, dalam kesempatan yang sama. Menurut Syamsunar, komitmen dalam mempertahankan identitas lokal dalam setiap proyek pembangunan harus datang dari pemerintah.
"Karena kalau dari kacamata pengusaha, tolok ukurnya hanya dari regulasi saja. Ketika diwajibkan ada unsur lokal, maka pasti dikerjakan," ujar Syamsunar.
Sebaliknya, bila komitmen tersebut tidak dijaga dan dijadikan prioritas oleh pihak pemerintah, maka dikhawatirkan keterwakilan budaya dan citarasa lokal tersebut tidak akan terjadi di lapangan.
"Intinya pengusaha kan hanya menjalankan (proyek pembangunan). Inisiatif harus dari pihak pemilik proyek (pemerintah)," tegas Syamsunar. (TSA)
