Ary Wahyu Wibowo/Kontri
IDXChannel - Pemerintah diminta tetap memasukkan unsur kelokalan dan cita rasa setempat dalam setiap pembangunan yang dilakukan.
Hal ini dirasa penting agar peradaban dan kebudayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa tetap dapat dipertahankan di masa mendatang.
"Jika masyarakat banyak meniru budaya luar, maka Indonesia akan mengalami kekalahan budaya. Soal kalah atau tidak dengan budaya luar, itu tergantung pada orang tuanya, pada pemimpinnya," ujar Politikus sekaligus Budayawan, Eros Djarot, Minggu (13/8/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Eros saat hadir dalam podcast di booth Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Hari UMKM Nasional Expo 2023, di Solo.
Menurut Eros, kerap kali masyarakat banyak menyalahkan generasi muda lantaran dinilai tidak mau menghargai dan meneruskan budaya Nusantara.
Namun dalam pandangan Eros, keengganan tersebut pada dasarnya juga banyak dilakukan oleh kalangan tua dan bahkan para pemimpin negara.
"Jangan cepat menyalahkan anak muda, karena semua dimulai dari orang tua dan pemimpinnya. Bila orang tua dan para pemimpin tidak menghargai budaya, maka generasi muda akan mengikuti," tutur Eros.
Karenanya, Eros meminta pembangunan yang dilakukan pemerintah agar tetap dan selalu membawa nilai-nilai Pancasila.
Salah satunya dengan memastikan terwakilkannya budaya dan citarasa masyarakat setempat dalam setiap pembangunan yang dilakukan.
"Misalnya saja, orang tidak mungkin membangun rumah joglo dengan gaya pecinan. Bangunan joglo sangat identik dengan masyarakat Solo. Orang tidak akan bisa membuat joglo dengan gaya apartemen," ungkap Eros.
Dikatakan Eros, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 akan selalu hidup dan tidak akan pernah kuno. Atas dasar itu, Eros meminta agar budaya Indonesia jangan sampai terpinggirkan oleh budaya dari luar, seperti dalam membangun rumah, cara berdandan, hingga cara bergaul.
Pendapat tersebut dibenarkan oleh Direktur Falken UPVC, Syamsunar, dalam kesempatan yang sama. Menurut Syamsunar, komitmen dalam mempertahankan identitas lokal dalam setiap proyek pembangunan harus datang dari pemerintah.
"Karena kalau dari kacamata pengusaha, tolok ukurnya hanya dari regulasi saja. Ketika diwajibkan ada unsur lokal, maka pasti dikerjakan," ujar Syamsunar.
Sebaliknya, bila komitmen tersebut tidak dijaga dan dijadikan prioritas oleh pihak pemerintah, maka dikhawatirkan keterwakilan budaya dan citarasa lokal tersebut tidak akan terjadi di lapangan.
"Intinya pengusaha kan hanya menjalankan (proyek pembangunan). Inisiatif harus dari pihak pemilik proyek (pemerintah)," tegas Syamsunar. (TSA)
