Avirista M/Kontributor
Namun, Didik mengaku ada opsi kedua yang bisa dilakukan dengan cara menyewa menggunakan pihak ketiga. Jika perhitungan sewa inilah dirasa pihaknya lebih realistis dan tidak memberatkan APBD.
"Dengan sewa, bekerjasama dengan pihak ketiga itu sebenarnya itu lebih efisien, mungkin Pemda yang mungkin sewa. Ditentukan dengan pihak ketiga seperti Kota Surabaya, sehingga tidak ada beban. Pemerintah daerah sudah bisa menentukan, mengatur dalam kurun waktu tertentu efisiensinya bisa diatur," ungkap dia.
Keberatan yang sama juga disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji yang mengaku menganggarkan mobil listrik untuk kendaraan dinas dirasa saat ini cukup memberatkan APBD Kota Malang. "Sebenarnya kalau uangnya ada ya siap, tapi kan gak nutut dengan anggaran kita. Kalau ada yang murah ya mau saja," ungkap Sutiaji, secara terpisah.
Sutiaji mengaku sejauh ini telah memantau harga-harga mobil listrik di pasaran. Dari harga tersebut, mobil listrik termurah masih di harga Rp 800 jutaan. Berkaca pada Kita Surabaya, pria kelahiran Lamongan ini yang memulai menganggarkan mobil listrik untuk kendaraan dinas tentu berbeda.
