Isty Maulidya
IDXChannel - Pemerintah Indonesia mendorong transisi energi dan menetapkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Memeringati hari listrik, transisi energi menjadi komitmen pemerintah untuk memperluas akses terhadap teknologi yang terjangkau dan bersih sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan dan lebih hijau.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa Kementerian ESDM telah merancang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di mana sebanyak 75 persen penambahan kapasitas pembangkit listrik berbasis dari energi terbarukan.
"Ini adalah suatu akselerasi dari percepatan transisi energi, dalam hal ini ada dua pokok adalah pertama pembangunan green enabling transmition line, yang memfasilitasi penambahan 32 gigawatt dari hydro dan geo thermal, akan ada penambahan 75 persen kapasitas pembangkit yang berasal dari energi terbarukan kemudian 25 persen dari energi gas. Sehingga, ini mampu menurunkan emisi gas rumah kaca secara drastis," ujarnya pada pembukaan Pameran Enlit Asia 2023 di ICE BSD Kabupaten Tangerang Selasa (14/11/2023).
Meski demikian, masih ada yang harus dihadapi baik dari sisi kebijakan, strategi, inovasi teknologi, hingga risiko investasi. Saat ini, baik pemerintah maupun masyarakat tidak hanya mengidentifikasi tantangan namun juga bersama-sama menjawab tantangan perubahan iklim dengan berbagai cara.
"Ini adalah tantangan global yang harus dihadapi bersama dengan demikian kita bisa mengatasi hal itu. Sesuai arahan presiden transisi energi akan menjaga momentum pembangunan dalam hal bersamaan membangun kapasitas nasional memberikan kemakmuran bagi rakyat tapi juga menjaga kelestarian lingkungan," lanjutnya.
Sementara itu, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu menyebutkan bahwa untuk mencapai target NZE tersebut pemerintah telah menetapkan beberapa program pengembangan energi terbarukan sebagai strategi jangka Panjang ketenagalistrikan nasional, yang tercantum dalam RUKN.
Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang akan dikembangkan secara masif pada 2030 diikuti oleh pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) pada 2037.
"Saat ini kita lebih banyak mengembangkan PLTS karena biaya modal yang lebih rendah dengan memanfaatkan bendungan atau waduk PLTA dengan konsep PLTS terapung sebagai solusi keterbatasan lahan di daratan," katanya.
Jisman melanjutkan bahwa kebutuhan tenaga listrik di Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,6 sampai 4,2 persen per tahun pada 2024 sampai dengan 2060. Jumlah tersebut akan mempengaruhi kebutuhan tambahan pembangkit listrik, beserta sarana pendukungnya, serta besaran emisi yang dihasilkan.
