AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Hasil Sidak Bahan Pokok, DPR Apresiasi Pemerintah Jaga Stok Pangan Jelang Lebaran

ECONOMICS
Rina Anggraeni/Sindonews
Minggu, 09 Mei 2021 09:46 WIB
Pasca sidak yang dilakukan pada April 2021, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Gde Sumarjaya Linggih mendukung Satgas Pangan Polda Jatim melakukan penegakan hukum.
Hasil Sidak Bahan Pokok, DPR Apresiasi Pemerintah Jaga Stok Pangan Jelang Lebaran. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Pasca sidak yang dilakukan pada April 2021, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Gde Sumarjaya Linggih mendukung Satgas Pangan Polda Jatim melakukan penegakan hukum terhadap PT Kebun Tebu Mas (KTM) yang menumpuk 15 ribu ton gula rafinasi dan 22 ribu ton gula kristal putih.

Sekadar informasi, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat atau terjadi hambatan kelangkaan barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp50 miliar

"Saya mencurigai perusahaan ini sengaja melakukan penumpukan agar bisa memonopoli perdagangan gula rafinasi. Setelah melakukan penumpukan, lalu entah dengan desain atau tidak, beberapa pihak lantas berteriak kelangkaan gula rafinasi akibat Permenperin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Gula dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional," kata Gde, di Jakarta, Minggu (9/5/2021).

Selama ini PT KTM mengeluh tidak mendapatkan izin impor bahan baku untuk produksi gula rafinasi. Kenyataannya, bahan baku sengaja ditumpuk. "Saya rasa apa yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah mudus yang biasa dipakai oleh para mafia pangan," ungkap Gde.

Menurut dia, dalam hukum positif sudah diatur, oknum yang mengambil keuntungan dengan menimbun barang dapat dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

"Tindakan curang seperti ini harus ditindak tegas. Mereka bermain playing victim seolah-olah menjadi korban kebijakan pemerintah, padahal ingin mecari keuntungan dengan cara yang tidak benar," pungkas Gde. (FHM)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD