sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

ID FOOD Terima Pinjaman Rp3 Triliun, Beban Bunga Ditanggung Pemerintah

Economics editor Suparjo Ramalan
21/02/2023 11:53 WIB
Holding BUMN Pangan atau ID FOOD baru memperoleh pinjaman sebesar Rp3 triliun untuk membiayai cadangan pangan pemerintah (CPP).
ID FOOD Terima Pinjaman Rp3 Triliun, Beban Bunga Ditanggung Pemerintah (Foto: MNC Media)
ID FOOD Terima Pinjaman Rp3 Triliun, Beban Bunga Ditanggung Pemerintah (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat Holding BUMN Pangan atau ID FOOD baru memperoleh pinjaman sebesar Rp3 triliun. Pinjaman tersebut untuk membiayai cadangan pangan pemerintah (CPP).

Adapun total pinjaman yang diusulkan Kementerian BUMN untuk ID FOOD sebesar Rp16 triliun. Skema pinjaman juga diusulkan masuk dalam subsidi bunga pinjaman alias bunga murah.

"Sudah ada solusi Rp3 triliun, tapi ada hambatan, sehingga kalo kita liat kebutuhan Rp16 triliun, di mana bisa jadi offtaker jenis-jenis tertentu (pangan)," ungkap Erick, Selasa (21/2/2023). 

Terkait subsidi bunga, nantinya bunga pinjaman menjadi beban pemerintah yang dihitung berdasarkan selisih antara tingkat bunga yang diterima penyalur dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penyelenggara CPP atau BUMN Pangan. 

Ketentuan itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.05/2022 tentang Tatacara Pemberian Subsidi bunga pinjaman Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. 

Secara agregat, jumlah pendanaan yang diusulkan kurang lebih Rp40 triliun. Angka ini terdiri dari kebutuhan ID FOOD senilai Rp 16 triliun dan Perum Bulog Rp 24 triliun. 

Erick memastikan pendanaan digunakan BUMN pangan untuk menjalankan penugasan pemerintah. Di mana, ID FOOD sebagai off taker dan Bulog sebagai stabilisator pangan.

Untuk merealisasikan target, Erick juga meminta dukungan Bank Indonesia (BI) dan DPR RI, usai usulan itu dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku sudah bertemu dan membicarakan opsi pendanaan itu dengan Gubernur Bank Indonesia beberapa waktu lalu.   

"Saya sudah bertemu dengan Gubernur BI, saya bicara dua hal waktu itu sama beliau, dan ini mohon dukungan Komisi VI agar bisa menyampaikan ke Komisi XI bahwa keputusan daripada ratas bahwa bagaimana ini BUMN bisa menjadi offtaker," kata dia.

(DES)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement