AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Imbas PPKM Level 4, Pengusaha Minta Pemerintah Bantu Bayar Gaji Pekerja Mal hingga 50 Persen

ECONOMICS
Hafid Fuad/Koran Sindo
Senin, 02 Agustus 2021 08:06 WIB
Pengelola Pusat Belanja meminta pemerintah memberikan insentif atas biaya-biaya yang masih memberatkan pusat perbelanjaan
Imbas PPKM Level 4, Pengusaha Minta Pemerintah Bantu Bayar Gaji Pekerja Mal hingga 50 Persen (FOTO:MNC Media)

IDXChannel  - Pengelola Pusat Belanja meminta pemerintah memberikan insentif atas biaya-biaya yang masih memberatkan pusat perbelanjaan. Salah satu paling krusial adalah membantu upah pekerja hingga 50%. 

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, pihaknya meminta subsidi upah pekerja sebesar 50% selama setahun. Skema subsidi tidak perlu langsung tapi bisa juga melalui BPJS ketenagakerjaan ataupun melalui skema lainnya. 

"Tujuannya agar gaji pegawai pusat perbelanjaan ini tetap utuh. Itu yang kami minta," ujar Alphonzus dalam wawancara khusus dengan MNC Portal di Jakarta. 

Berikutnya permintaan pelaku usaha yang juga mendesak adalah penghapusan sementara ketentuan pemakaian minimum listrik dan gas. "Karena pusat perbelanjaan dalam kondisi tutup. Kemudian kami juga minta relaksasi pajak pendapatan daerah khususnya PBB dan reklame minimal sampai akhir tahun ini," katanya. 

Selama pemberlakuan perpanjangan PPKM Jawa-Bali ini, dia berharap agar pemerintah dapat memastikan penegakan atas pemberlakuan pembatasan secara tegas dan memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, serta konsisten. 

"Karena, sangat dikawatirkan PPKM Darurat dapat berlangsung berkepanjangan dikarenakan penyebaran Pandemi Covid-19 saat ini sudah terjadi di tingkat yang sangat mikro yaitu di lingkungan dan komunitas paling kecil dalam kehidupan masyarakat," pungkasnya.

(SANDY)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD