Suparjo Ramalan
IDXChannel - Indonesia Investment Authority (INA) tengah membidik sejumlah investor asing agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Saat ini proses pembidikan tengah dilakukan. Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan beberapa transaksi tambahan, nantinya akan masuk ke dalam bisnis Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa.
"Banyak (investor), tugasnya itu memperkenalkan Indonesia untuk masuk partisipasi pembangunan di Indonesia, termasuk jalan tol Jawa dan Sumatera ini sedang disiapkan, prosesnya agak perlu waktu," ujar Ridha saat ditemui wartawan, ditulis Jumat (14/7/2023).
Peluang investor baik dalam dan luar negeri ikut membangun proyek jalan tol dianggap perlu. Ridha mengatakan partisipasi ini mempertimbangkan nilai imbal balik yang sepadan dengan risiko investasi.
"Membuka peluang untuk investor luar negeri dan juga dalam untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan nilai imbal balik yang sepadan," katanya.
INA adalah lembaga investasi sui generis dan melakukan investasi dengan ko-investasi dengan mitra investor, baik dalam maupun luar negeri. Tujuan investasi Sovereign Wealth Fund (SWF) asli Indonesia itu yakni mengelola aset domestik yang dianggap perlu untuk dilakukan pembangunan di dalam negeri.
INA sendiri baru saja mengakuisisi dua ruas jalan tol milik PT Hutama Karya (Persero). Penjualan itu merupakan pemindahtanganan aset lama, untuk membangun aset yang baru (asset recycling).
Dua ruas tol yang diakuisisi INA diantaranya Jalan Tol Medan - Binjai, Tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Penyelesaian Transaksi Investasi antara Hutama Karya dan INA.
Adapun nilai transaksi atas akuisisi aset BUMN Karya itu mencapai Rp 20,5 triliun. Anggaran tersebut nantinya diperuntukkan untuk pembangunan aset Hutama Karya yang baru.
"Kami berharap proyek ini dapat membawa beberapa manfaat besar bagi Indonesia diantaranya karena yang pertama pembiayaan ini bersifat equitas dan bukan hutang," kata Ridha.
(SAN)
