Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia mengubah acuan tingkat garis kemiskinan menggunakan purchasing power parity (PPP) sebesar USD3,20 per hari.
Hal ini disampaikan dalam World Bank's Indonesia Poverty Assessment Selasa (9/5/2023) lalu.
Sementara selama ini pemerintah menggunakan patokan pengukuran kemiskinan USD1,9 per hari.
Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia belum bisa menggunakan patokan yang digunakan oleh Bank Dunia.
Jika ukuran garis kemiskinannya naik, maka sebanyak 40% masyarakat Indonesia akan masuk ke dalam kategori orang miskin.
"Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) mengatakan jika menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan adalah USD1,9, anda harus gunakan USD3,2, seketika 40% kita semua menjadi miskin," kata Sri Mulyani, Selasa (9/5/2023).
Sri Mulyani menganggap, ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di Indonesia. Ini karena wilayah demografis RI memiliki dinamika harga yang berbeda yang disesuaikan dengan pengeluaran masyarakat di berbagai daerah.
"Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah," tuturnya.
Sri Mulyani menegaskan ukuran Bank Dunia tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik.
Kondisi Kemiskinan Indonesia
Ukuran pembangunan kerap kali menjadi persoalan pelik bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini karena tingkat perbedaan sosiologis maupun ekonomi bahkan geografis yang signifikan.
Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
Konsep ini bahkan sudah mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Adapun Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
Kemiskinan di Indonesia terpantau terus melandai dalam lima tahun terakhir. Hal ini diungkapkan data BPS di mana hingga kuartal 2 tahun lalu, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di level 9,57%. (Lihat grafik di bawah ini.)
Wilayah Indonesia dengan angka kemiskinan paling banyak berada di Jawa Timur, sebesar 4,23 juta jiwa per September 2022. Jumlah ini terdiri dari 1,75 juta orang miskin di perkotaan dan 2,48 juta orang miskin di pedesaan.
Di wilayah lainnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Selatan, Lampung, Papua, Banten, dan Aceh menduduki jajaran top 10 penduduk termiskin.
Secara nasional, jumlah masyarakat miskin Indonesia mencapai 26,36 juta orang pada periode yang sama atau bertambah sekitar 200 ribu orang dibanding Maret 2022.
