Wahyudi Aulia Siregar
Norman selaku CAGR Manager PT Wilmar menyatakan bahwa pihaknya tetap memproduksi minyak goreng seperti biasa meskipun sampai dengan saat ini belum ada refaksi dari BPDPKS. Pihak produsen masih menunggu kejelasan mengenai refaksi selisih harga keekonomian yang disubsidi oleh pemerintah tersebut. Terkait dengan implementasi kebijakan kewajiban pemenuhan pasokan domestik (DMO) dan kewajiban ketapan harga (DPO), Norman menyatakan bahwa produsen minyak goreng cukup mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku CPO.
"Sulit kami menemukan harga CPO Rp 9.300 sebagaimana yang ditetapkan pemerintah," sebutnya.
Sementara itu secara terpisah, Ekonom Ahli Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Fajar Setiawan, menyebutkan ada kesalahpahaman di tingkat produsen minyak goreng terkait harga beli CPO sesuai DMO dan DPO.
"Harusnya harga Rp 9.300 sebagai bagian dari DPO yang diberlakukan pemerintah, hanya untuk 20 persen DMO yang diwajibkan pemerintah. Bukan justru untuk setiap pembelian dari masyarakat. Ini yang sebenarnya harus disamakan dulu perspektifnya antara pemerintah dan produsen minyak goreng," tukasnya. (TYO)
