Carlos Roy Fajarta Barus
Badan Otorita IKN Nusantara juga memiliki hak untuk menarik pungutan atau pajak khusus untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan.
"Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara maka Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara," bunyi aturan dalam UU IKN.
Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku secara mutatis mutandis sebagai pajak khusus dan pungutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
Dasar pelaksanaan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dengan peraturan yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara setelah mendapat persetujuan DPR.
Dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut, setidaknya ada tiga aspek yang menjadi perhatian pemerintah yakni menghindari hutang jangka panjang, tidak membebani APBN, dan tidak mengunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (TYO)
