“Mereka ingin kami meninggalkan tanah kami dan mereka tahu akan sulit bagi kami untuk tetap tinggal jika kami tidak bisa berbisnis,” kata Shamieh.
Kebijakan ekonomi Israel yang keras pada akhirnya dapat mendorong para pembuat kebijakan Palestina untuk melakukan perubahan besar-besaran pada sistem moneter.
“Kita perlu menyusun rencana B dalam hal hubungan dagang,” kata Milhem, gubernur PMA.
Yousef Daoud, seorang profesor di Universitas Birzeit di Tepi Barat, mengatakan bahwa wilayah tersebut dapat menggantikan syikal sebagai mata uang de facto dan mendukung alternatif digital.
"Kita bisa menciptakan mata uang digital kita sendiri dengan cara mengumpulkan semua syikal, menerbitkan pound Palestina dalam jumlah yang setara, mempertahankan nilai tukar satu banding satu, dan mengadopsi mata uang digital untuk transaksi Palestina," ujarnya.
"Pada akhirnya, kita akan menghapus syikal itu, entah bagaimana," katanya.
(DKH)