Tia Komalasari/IDXChannel
Tari menambahkan, mengelola kawasan konservasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, melainkan peran serta seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya harus menjadi prioritas. Seperti halnya dalam percepatan penetapan dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi memerlukan sinergi khususnya dalam penyusunan dokumen rencana zonasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan penyadartahuan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Andi Rusandi menjelaskan bahwa target luas kawasan sampai tahun 2024 yaitu 23,40 juta hektare.
Kawasan konservasi yang telah ditetapkan di Provinsi Papua Barat memiliki luas total 4,53 juta hektare. Dari total luasan tersebut, 65% atau seluas 2,94 juta hektare telah ditetapkan oleh KKP, sedangkan 32% atau seluas 1,46 juta hektare ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dan 3% atau seluas 135.300 hektare telah dicadangkan oleh Gubernur Papua Barat, menunggu penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
Untuk mencapai target luasan kawasan konservasi perairan yang efektif dikelola, KKP akan mempercepat penetapan kawasan konservasi, salah satunya adalah kawasan konservasi Maksegara di Provinsi Papua Barat.
“Percepatan penetapan kawasan konservasi harus diimbangi oleh percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi khususnya yang telah ditetapkan oleh Menteri, agar kawasan konservasi tersebut memiliki manfaat sebagai kawasan yang efektif,” ujar Andi.
