Selanjutnya, sejumlah perkantoran baik pusat maupun swasta nantinya akan pindah juga ke IKN. Hal itu membuat pegawai negeri sipil (PNS) dan warga lainnya yang biasa menggunakan air baik di rumah maupun kantor akan berkurang.
"Perkantoran pusat kan berpindah, Perkantoran pusat kan membutuhkan air yang tidak sedikit selama ini. Warga yang selama ini tinggal di DKI Jakarta yang PNS yang berkantor di Jakarta selama ini, tinggal di Jakarta, tentu punya pengaruh yang cukup baik," katanya.
DI sisi lain, Politisi Gerindra itu mengatakan Pemerintah Provinsi DKI akan mengupayakan pengurangan penggunaan air tanah. Adapun caranya dengan menambah cakupan layanan air perpipaan lewat BUMD Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya.
"Supaya tidak ada lagi apa namanya penyedotan air tanah melalui pompa-pompa di rumah-rumah, kita upayakan air bersih itu didapatkan melalui PAM Jaya, dan beberapa upaya lainnya," tuturnya.