Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dinilai dapat meningkatkan kontribusi ekonomi digital pada pemulihan ekonomi. Sayangnya, pembahasan RUU ini sudah berlangsung cukup lama, namun belum membuahkan hasil.
“Pengesahan RUU ini perlu segera dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan bagi terciptanya ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan aman,” terang Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine di Jakarta, Rabu (22/6/2022).
Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan peluang serta potensi ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD 146 miliar di 2025 dan meningkat menjadi USD 330 miliar di 2030.
Menurut Pingkan, potensi ini perlu ditindaklanjuti salah satunya dengan memberikan jaminan keamanan pada interaksi digital, seperti transaksi keuangan dan keamanan data pribadi.
"Pengesahan RUU PDP akan mempertegas tanggung jawab pengendali data pribadi untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna diikuti dengan sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran," kata Pingkan.
Lanjutnya, hal ini akan mendorong pengendali data pribadi untuk menerapkan best practice untuk melindungi data pribadi pengguna.
Kemudian, jika RUU PDP disahkan, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 72 jam kepada pemilik data dan instansi pengawas jika terjadi data breach atau kegagalan perlindungan data pribadi.
Pingkan berujar, konsep transparansi pada pelaporan sangat penting. Saat ini, kerangka kebijakan yang berlaku memberikan tenggang waktu 14 hari.
"Penting pula bagi perusahaan untuk transparan, memberitahukan penggunanya, serta menjelaskan langkah-langkah yang akan perusahaan tersebut lakukan untuk memitigasi risiko dan langkah-langkah yang harus pengguna lakukan jika terjadi kebocoran data," sambung Pingkan.
Pingkan menambahkan, tak hanya memberikan kejelasan mengenai kewajiban pengendali data data, konsumen sebagai pemilik data pun diharapkan dapat terinformasi dengan baik mengenai hak dan kewajiban mereka, informasi apa saja yang bisa mereka bagikan dan pihak mana saja yang bisa membantu mereka dalam menyelesaikan permasalahan seputar transaksi ekonomi digital.
(NDA)
