Iqbal Dwi Purnama
Anton menilai, dengan demikian, PHK bisa terhindarkan oleh pengusaha ketika produk-produk yang dihasilkan bisa terserap oleh pasar lokal, sehingga tidak terjadi penumpukan barang di gudang.
"Pemerintah mau mempertahankan pekerja, harus ada tindakan nyata, misalnya meningkatkan daya beli," sambungnya.
Menurut Anton, bukan tugas pengusaha untuk menjaga daya beli masyarakat melalui pembayaran upah yang dinaikkan. Namun perlu adanya sebuah instrumen kebijakan fiskal dari pemerintah.
"Daya beli buruh turun, disuruh pengusaha yang tanggung, itu tidak adil. Kenapa hanya buruh, bagaimana petani, nelayan, dan informal worker bagaimana?" kata Anton.
"Misal di Amerika pemerintah memberikan support dana USD600-700 termasuk kepada homeless. Di Belanda keponakan saya cerita, bulan November dan Desember pemerintah memberikan subsidi 190 Euro per bulan untuk menghadapi kenaikan harga energi," pungkasnya.
(FAY)
