Fadel Prayoga
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi mencabut aturan terkait investasi industri minuman keras.
Seperti diketahui aturan ini terdapat pada lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.
Namun, jauh sebelum ada wacana peraturan investasi miras ternyata Jakarta sudah lama mempunyai pabrik bir bernama PT Delta Djakarta Tbk.
Dilansir dari website resmi PT Delta Djakarta Tbk, Selasa (2/3/2021), perusahaan pertama kali didirikan pada tahun 1932 sebagai tempat pembuatan bir Jerman bernama Archipel Brouwerij, NV.
Perusahaan kemudian dibeli oleh sebuah perusahaan Belanda dan berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Perusahaan mengadopsi namanya saat ini, PT Delta Djakarta pada tahun 1970.
Pada tahun 1984, PT Delta menjadi salah satu perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, memperkuat statusnya sebagai pemain utama dalam industri bir dalam negeri.
Pada tahun 1997, Perusahaan memulai rencana ekspansi yang agresif dengan memindahkan tempat pembuatan birnya dari basis aslinya di Jakarta Utara ke fasilitas yang lebih besar dan lebih modern di lokasi saat ini di Bekasi, Jawa Barat.
PT Delta memproduksi bir Pilsener dan Stout berkualitas untuk pasar domestik Indonesia, dengan portofolio merek yang meliputi Anker Bir, Anker Stout, Anker Lychee, Carlsberg, San Miguel Pale Pilsen, San Mig Light, San Miguel Cerveza Negra dan Kuda Putih.
Perusahaan memiliki jaringan dealer yang tersebar di seluruh nusantara, dari Medan di Sumatera Utara hingga Jayapura di Provinsi Papua. PT Delta juga memproduksi dan mengekspor bir Pilsener dengan merek Batavia dan juga mengekspor San Miguel Cerveza Negra ke Thailand dan Vietnam.
Tahun 1990-an mengantar periode investasi asing yang kuat di Indonesia. Pada masa inilah San Miguel Corporation (SMC) melalui San Miguel Malaysia (L) Pte. Ltd., mengakuisisi saham pengendali di Perusahaan.
SMC adalah salah satu konglomerat terbesar dan paling terdiversifikasi di Filipina, dengan minat dalam minuman, makanan, pengemasan, listrik, bahan bakar dan minyak, infrastruktur dan pertambangan. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI) juga merupakan pemegang saham utama di Perseroan dengan kepemilikan 26,25%. (Sandy)
