AALI
9925
ABBA
290
ABDA
7000
ABMM
1380
ACES
1275
ACST
194
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
840
ADMF
7625
ADMG
188
ADRO
2310
AGAR
364
AGII
1390
AGRO
1325
AGRO-R
0
AGRS
163
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
800
AKSI
755
ALDO
1375
ALKA
314
ALMI
288
ALTO
258
Market Watch
Last updated : 2022/01/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.72
1.77%
+8.94
IHSG
6726.37
1.5%
+99.50
LQ45
959.76
1.74%
+16.42
HSI
24965.55
0.05%
+13.20
N225
27522.26
-0.9%
-250.67
NYSE
0.00
-100%
-16818.98
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,345
Emas
847,450 / gram

Jokowi Larang Investasi Miras, MUI Sebut Sesuai dengan Amanat Konstitusi

ECONOMICS
Dimas Choirul
Selasa, 08 Juni 2021 08:20 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo mengenai aturan pelarangan investasi minuman keras beralkohol.
Jokowi Larang Investasi Miras, MUI Sebut Sesuai dengan Amanat Konstitusi. (Foto: MNC Media)
Jokowi Larang Investasi Miras, MUI Sebut Sesuai dengan Amanat Konstitusi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Joko Widodo mengenai aturan pelarangan investasi minuman keras beralkohol (Miras/Minol). Menurut MUI, hal itu sejalan dengan amanat konstitusi.

"Tentu saja harus memberikan apresiasi dan terima kasih kepada presiden Jokowi yang secara resmi telah melarang kegiatan penanaman modal atau investasi di bidang  minuman keras lewat peraturan presiden (Perpres) nomor 49 tahun 2021 yang mengubah Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang Usaha Penanaman Modal," kata Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, kepada MNC Portal, Selasa (8/6/2021).

MUI menilai, hal ini jelas-jelas sangat sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi, dimana tugas negara dan pemerintah adalah melindungi rakyatnya baik menyangkut agama dan keyakinannya serta kesehatan, ekonomi dan moral bangsanya.

Meski di dalam peraturan ini perdagangan minol masih masuk kategori terbuka tetapi dengan izin khusus, maka MUI meminta kepada pemerintah untuk betul bisa mengatur perdagangan dan peredarannya secara ketat karena yang namanya mengkonsumsi minuman keras tersebut  jelas jauh lebih besar mafsadat atau dampak buruknya daripada maslahat dan atau manfaatnya dilihat dari sisi manapun.

"Apakah itu dari perspektif kesehatan, sosial dan ekonomi yang itu sangat disadari betul oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dimana maksud dia untuk memajukan daerahnya benar-benar sangat terkendala oleh kebiasaan minum-minuman keras dari rakyatnya karena yang namanya minuman keras tersebut menurut beliau berkorelasi kuat dengan produktifitas, kesehatan dan kematian," katanya.

"Apalagi bila dikaitkan dengan ajaran agama islam yang penganutnya terbesar di negeri ini hal ini jelas-jelas adalah haram hukumnya jadi harus benar-benar bisa dijauhi dan dihindari," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Isi Perpres 49/2021 ini menjelaskan bahwa beberapa ketentuan Perpres 10/2021 yang menjadi aturan pelaksana Undang-Undang tentang Cipta Kerja diubah. Salah satunya tentang penanaman modal (investasi) untuk bidang minuman keras mengandung alkohol (miras/minol).

Pada Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021, disebutkan bahwa industri minuman keras mengandung alkohol masuk kategori bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau investasi.

"Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031)," demikian bunyi Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres 49/2021 sebagaimana dilihat, Senin (7/6/2021).

Secara umum, ada tiga bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, yakni sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
(1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial.

(2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah:

a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

c. Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Aturan tentang miras atau minol juga tercantum dalam Pasal 6 Perpres 49/2021 yang merevisi sejumlah ketentuan pada Pasal 6 Perpres 10/2021. Salah satu hal yang diatur dalam Perpres 49/2021, yakni penanaman modal untuk miras atau minol dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

"Persyaratan penanaman modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol," demikian isi Pasal 6 Ayat (1) huruf d Perpres 49/2021.

Adapun bidang usaha dengan persyaratan penanaman modal lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d meliputi:

a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333);
b. Perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol (KBLI 47221); dan
c. Perdagangan everan kaki lima minuman keras atau beralkohol (KBLI 47826).

(TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD