AALI
9425
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2440
ACES
740
ACST
190
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
790
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3190
AGAR
314
AGII
2300
AGRO
830
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
95
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1575
AKRA
1190
AKSI
274
ALDO
755
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
538.68
-0.69%
-3.72
IHSG
7129.28
-0.43%
-31.11
LQ45
1012.04
-0.62%
-6.29
HSI
20175.62
0.46%
+93.19
N225
28546.98
2.62%
+727.65
NYSE
15602.93
0.32%
+50.23
Kurs
HKD/IDR 205
USD/IDR 14,795
Emas
850,422 / gram

Kelangkaan Batu Bara, Erick Minta Direksi BUMN Jangan Saling Menyalahkan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 05 Januari 2022 08:53 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir meminta direksi BUMN di sektor energi dan kelistrikan tidak mengedepankan ego sektoral.
Kelangkaan Batu Bara, Erick Minta Direksi BUMN Jangan Saling Menyalahkan (FOTO:MNC Media)
Kelangkaan Batu Bara, Erick Minta Direksi BUMN Jangan Saling Menyalahkan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir meminta direksi BUMN di sektor energi dan kelistrikan tidak mengedepankan ego sektoral. 

Permintaan itu menyusul terjadinya kelangkaan batubara dan liquefied natural gas (LNG) dalam negeri.  

Erick mengaku dirinya telah menghubungi direksi PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk, dan PT PLN (Persero) untuk memastikan adanya kerja sama yang berkesinambungan dalam mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut.  

"Situasi seperti ini, seluruh elemen, baik kementerian, BUMN, pengusaha harus bergotong royong dan tidak saling menyalahkan," ujar Erick dikutip Rabu (5/1/2022). 

BUMN akan merealisasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri menjadi prioritas utama. Erick juga mengingatkan kepada produsen batubara swasta agar mendukung kebijakan pemerintah.  

Pasalnya, perusahaan swasta yang dinilai tidak disiplin akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin operasional. "Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyatan Bapak Presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut," katanya.  

Hanya saja, Erick menilai tidak semua produsen batubara melanggar ketentuan kewajiban pasok atau Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% yang diatur dalam regulasi saat ini.  

"Jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua, tidak. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah," ungkap dia.  

Ke depan, Erick meminta adanya  kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun. Dia juga menilai perlu adanya antisipasi atas hambatan dalam kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pasokan batubara. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD