AALI
9925
ABBA
302
ABDA
6550
ABMM
1405
ACES
1280
ACST
192
ACST-R
0
ADES
3430
ADHI
835
ADMF
7650
ADMG
182
ADRO
2270
AGAR
362
AGII
1400
AGRO
1245
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
70
AIMS
362
AIMS-W
0
AISA
175
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
795
AKSI
705
ALDO
1290
ALKA
298
ALMI
0
ALTO
256
Market Watch
Last updated : 2022/01/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.49
-1.21%
-6.23
IHSG
6661.96
-0.96%
-64.41
LQ45
948.69
-1.15%
-11.08
HSI
24709.09
-1.03%
-256.46
N225
27446.70
-0.28%
-75.56
NYSE
16397.34
-1.6%
-266.43
Kurs
HKD/IDR 1,840
USD/IDR 14,343
Emas
846,663 / gram

Kembali Gelar Aksi Demo, Buruh di Cirebon Minta Penetapan UMK 2022 Dicabut

ECONOMICS
Hasan hidayat
Rabu, 08 Desember 2021 17:07 WIB
Buruh di Cirebon kembali menggelar aksi unjuk rasa, pasca ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Jabar.
Kembali Gelar Aksi Demo, Buruh di Cirebon Minta Penetapan UMK 2022 Dicabut
Kembali Gelar Aksi Demo, Buruh di Cirebon Minta Penetapan UMK 2022 Dicabut

IDXChannel - Buruh di Cirebon kembali menggelar aksi unjuk rasa, pasca ditetapkannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh Gubernur Jawa Barat akhir bulan lalu.

Aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Wali Kota Cirebon dan Bupati Cirebon, Rabu (8/12/2021).

Ditemui di sela aksi di depan Balai Kota Cirebon, Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, Moh. Machbub menjelaskan, akis hari ini merupakan bentuk protes pihaknya terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur soal UMK ataupun UMP.

"Kenapa kita protes, kerena pada tanggal 25 November 2021 kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) judicial review, tentang formil dan materil, MK mengabulkan gugatan kita," ucapnya.

Gugatan yang dikabulkan tersebut, dijelaskan Machbub, terkait Undang-undang Cipta Kerja. Pada amar putusan, lanjutnya, nomor 7 di MK itu,  menyebutkan bahwa pemerintah harus menangguhkan segala bentuk upaya strategis yang berdampak luas.

"Amar ke-7 itu ada dua, salah satunya, pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru, terkait penetapan UMK, pemerintah khususnya gubernur di seluruh Indonesia tetap menggunakan PP Nomor 36," katanya.

"Pengupahan adalah program strategis nasional, maka pemerintah tidak boleh menetapkan UMK menggunakan PP Nomor 36, tapi menggunakan UU sebelumnya yakni UU nomor 13 maupun turunannya di PP 78, ini yang kami sikapi hari ini," tambah Machbub.

Faktanya, ia menambahkan, pemerintah soal pengupahan tetap menggunakan PP Nomor 36 dan ini menurutnya bertentangan dengan amar putusan MK ke-7.

"Kami minta pemerintah harus mencabut penetapan UMK, para gubernurnya tidak boleh menggunakan PP Nomor 36," tegasnya.

Terkait kenaikan UMK, lanjut Machbub, buruh meminta naik 5-7 persen. "Jadi tidak ada alasan lagi pemerintah melakukan multi tafsir terhadap amar putusan tersebut," tandasnya.

Aksi unjuk rasa tersebut dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Cirebon Kota. 

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD