AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Kemen ATR/BPN Catat 9 Juta Hektar Lahan Sudah Diamankan Negara 

ECONOMICS
Suparjo Ramalan/Sindonews
Kamis, 10 Juni 2021 21:20 WIB
Kementerian (ATR/BPN) mencatat lahan yang sudah diamankan pemerintah mencapai 9 juta hektar.
MNC Media

IDXChannel - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat, lahan yang sudah diamankan pemerintah mencapai 9 juta hektar. Jumlah itu terbagi atas 4,5 juta hektar pelepasan tanah di kawasan hutan dan 4,5 juta lainnya adalah program reforma agraria. 

"Dalam catatan dokumen yang ada, target reforma agraria, itu hingga di kabinet (kedua Joko Widodo) ini adalah 9 juta hektar. Yang dipisahkan antara pendaftaran tanah 4,5 juta hektar dilakukan untuk reforma agraria. Yang kedua 4,5 setengah ini lebih banyak terkait dengan pelepasan tanah dari kawasan hutan," ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, saat rapat kerja bersama komisi II DPR, (10/6/2021)

Sofyan memaparkan, lahan seluas 4,5 juta hektar sebenarnya terkait dengan wewenang Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena terkait dengan pelepasan kawasan hutan. Sementara wewenang Kementerian ATR/BPN perihal mensertifikasi tanah transmigran yang tidak memiliki sertifikat. 

"Kemudian hak guna usaha (HGU) yang habis dan tidak diperpanjang itu berkaitan dengan tanah terlantar. Itu kita redistribusi," katanya. 

Dari dokumen yang dia sampaikan, sejak 2018 belum ada Undang-undang (UU) yang mengatur perihal pelepasan hutan harus melalui persetujuan dewan. 

"Di tahun 2018 Pak Presiden mengeluarkan Perpres Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH), ini ada kemajuan tapi tidak signifikan," tutur dia.  

(IND)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD