Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Sub Koordinator Pencegahan, Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Ditjen Kelayakan Intelektual Kemenkumham, Cecep Sarip Hidayat mengtakan pemerintah memberikan dispensasi untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) perseorangan ketika akan menerbitkan sertifikat hak merek dagang.
"Kalau untuk perorangan itu kan Rp1,8 juta, kalau UMK Perorangan ada dispensasi dari pemerintah dengan catatan dari KemenkopUMK dipotong menjadi Rp500 ribu," ujar Cecep dalam sosialisasi pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) pada YouTube BKPM, Rabu (26/10/2022).
Cecep menjelaskan, jangka waktu berlakunya sertifikat tersebut selama 10 tahun. Bisa diperpanjang 6 bulan sebelum masa berlaku habis, atau 6 bulan setelah lewat dari masa berlaku.
"Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan," sambungnya.
Cecep menjelaskan untuk melakukan pengajuan permohonan sertifikat merek, para pelaku UMK Perseorangan bisa mengakses situ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (dgip.go.id) dan masuk ke laman permohonan.
