Advenia Elisabeth/MPI
Sedangkan sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI diberikan apabila perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri telah dikenai sanksi penonaktifan IOMKI dan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobiltas kegiatan industri pada masa/periode pelaporan berikutnya.
Pencabutan IOMKI juga diberikan lantaran perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri telah dikenai sanksi penonaktifan IOMKI sebanyak dua kali. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian data atau informasi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan perusahaan yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan dengan kondisi di lapangan, serta pemilik IOMKI bukan perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri.
"Perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI, dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan IOMKI kembali secara elektronik melalui portal SIINas paling cepat 14 hari sejak tanggal pencabutan IOMKI tersebut," jelas Agus.
Pada kesempatan itu, Agus menegaskan bahwa bagi perusahaan yang memiliki IOMKI, dapat tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan memperhatikan protokol kesehatan di area perusahaan masing-masing.
“Selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19, perusahaan industri dan Kawasan Perusahaan Industri tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya selama memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri atau IOMKI dengan tetap wajib melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan perusahaan masing-masing,” tandasnya. (NDA)
