Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan rencana pagu indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Setidaknya ada beberapa fokus infrastruktur yang akan dibangun pada tahun depan.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah merinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada 2025 ditargetkan 128,1 km yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, pembangunan jalan tol akan jauh lebih kecil dari jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2025, pembangunan jalan tol yang dilakukan menggunakan APBN totalnya hanya 4,83 km.
Sebab, menurutnya, peran pemerintah akan lebih banyak ada dukungan konstruksi yang bakal dikerjasamakan dengan badan usaha.
"Kami melanjutkan untuk pembangunan jalan nasional dari Aceh sampai Papua, totalnya 128,1 km, kemudian melanjutkan konektivitas jalan bebas hambatan, ini 4,83 km, jauh lebih kecil karena umumnya berupa dukungan konstruksi," kata Zainal Fatah dalam Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang membidangi urusan konektivitas jalan dan jembatan juga bakal menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi dan pembangunan jembatan.
Sektor Sumber Daya Air, alokasi anggaran akan difokuskan untuk melanjutkan pembangunan bendungan yang belum rampung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembangunan irigasi baru maupun yang sedang dalam konstruksi dengan total 17 ribu hektare.
"Kami juga akan melakukan cetak sawah untuk melengkapi bendungan dan irigasi yang dibangun, agar segera bisa dimanfaatkan," ujar dia.
Sektor Cipta Karya akan dialokasikan anggaran untuk beberapa program, seperti pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK, pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan, pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.
"Melalui Dirjen Cipta Karya tidak hanya menyediakan air minum di kota, tapi terus melanjutkan penyediaan air minum yang berbasis masyarakat," kata Zainal.
Sektor perumahan akan dikerjakan beberapa program seperti pembangunan hunian vertikal atau rusun reguler untuk mencapai target pembangunan rusun MBR sebagaimana program Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Maka keseluruhan rencana kegiatan yang dibangun dengan alokasi Rp75,6 triliun tersebut, akan kita lanjutkan, bukan hanya di kota tapi di pedesaan dengan pendekatan yang sudah pernah kita lakukan," ujarnya.
(Dhera Arizona)
