Kementerian PKP Alokasikan 1.000 Rumah Subsidi untuk ART hingga Driver Ojol

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membagi alokasi kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) 2025 untuk masing-masing profesi pekerjaan. Asisten Rumah Tangga (ART) hingga Driver Ojek Online (Ojol) masing-masing dapat jatah 1.000 unit rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan setiap warga negara punya hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Hal ini yang mendasari pembagian segmentasi rumah subsidi di kalangan profesi.

Baca Juga:

Pemerintah Ubah Kriteria MBR, Penghasilan di Bawah Rp14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi

"Kita bagikan itu (kuota FLPP), ada berapa untuk nelayan, ART, hingga driver ojol," kata Maruarar dalam acara Halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Secara keseluruhan, kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit dan dibagi untuk beberapa profesi sebanyak 164.260 unit. Sedangkan sisanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang mau mengurus sendiri untuk mendapatkan rumah subsidi.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Rumah Subsidi untuk 1.000 Wartawan, Ini Syarat agar Bisa Dapat

Beberapa profesi yang mendapatkan kuota FLPP tahun 2025 terdiri dari guru 20 ribu unit, tenaga migran 20 ribu unit, perawat 15 ribu unit, bidan 10 ribu unit, tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit, Polro 14.500 unit, dan TNI AD 5.760 unit.

Selanjutnya, rumah subsidi untuk wartawan sebanyak 1.000 unit, buruh 20 ribu unit, pegawai Kemendagri 2.000 unit, pegawai Kemenkeu 2.000 unit, pegawai BPS 1.000 unit, Kemenkraf 3.000 unit, pegawai BKKBN 2.000 unit.

Baca Juga:

Ojol Bakal Diberikan Rumah Subsidi, Begini Sistemnya

Kemudian, petani sebanyak 20.000 unit, nelayan 20.000 unit, driver gojek 1.000 unit, driver grab 1.000 unit, hingga Asisten Rumah Tangga (ART) mendapatkan kuota sebanyak 1.000 unit.

Baca Juga:

Menteri Ara Ingatkan Pengembang Rumah Subsidi Harus Siap Diaudit

Pada kesempatan itu, Menteri PKP meminta para pengembang APERSI untuk menjadi pengembang yang bertanggung jawab dan tetap memberikan hasil pembangunan yang terbaik untuk rakyat di bidang perumahan.

Dia mengaku telah menerima masukan dari APERSI yang menyatakan bahwa masih banyak proses pengurusan BPHTB dan PBG di daerah yang belum berjalan dengan baik di daerah. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar masukan tersebut bisa segera diselesaikan dengan baik di lapangan.

"Saya sebagai Menteri PKP tetap mendoakan yang terbaik bagi pengembang APERSI usahanya tambah maju dan sukses. Mari kita bangun rumah rakyat tanpa basa-basi, silakan sampaikan masalah yang ada ke saya. Kalau ada masalah, come to papa, supaya bisa kita cari solusi bersama," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)