Suparjo Ramalan
IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hari ini menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, di Kementerian BUMN, Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal pencegahan tindak korupsi di internal perusahaan pelat merah.
Erick mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi dan “bersih-bersih” BUMN bakal dilanjutkan selama lima tahun mendatang. Aksi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita akan menyinergikan bagaimana pembangunan ini harus ada pengendaliannya, dan tentu juga harus diinvestigasi kalau ada penyelewengan,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Jumat (8/11/2024).
Menurut dia, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional masif mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, pengerjaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan.
Kasus korupsi kelas kakap pun pernah mendera sejumlah BUMN. Di antaranya adalah PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Jiwasraya (Persero). Erick mengatakan, kasus-kasus rasuah yang pernah menjerat beberapa perseroan negara itu tidak boleh lagi terulang.
“Tapi tentu ada yang terus kita harus perbaiki, program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda,” ujarnya.
Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah instansi baru yang didirikan pada era pemerintahan Prabowo. Aries dilantik presiden sebagai Kepala BPPIK sejak 22 Oktober lalu. BPPIK mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan.
Selain itu, BPPIK melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.
BPPIK juga berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing dan bersifat pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP ada pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sementara BPPIK sebagai troubleshooting atau mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.
(Ahmad Islamy Jamil)
