Ketua KSPI Yakini Pertumbuhan RI di 2023 Nomor Tiga Dunia: Tidak Ada PHK

IDXChannel - Pemerintah resmi menaikkan upah minimum 2023 dengan maksimal sebanyak 10 persen, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 18 Tahun 2022 tentang penetapan upah minimum tahun 2023.

Dengan penetapan kenaikan upah tersebut, banyak risiko yang akan dialami, salah satunya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikarenakan upah yang naik.

Baca Juga:

Intip Cara Menghitung Pesangon PHK Karyawan Tetap yang Benar dan Tepat

Menanggapi hal tersebut, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengungkapkan soal rencana kenaikan upah yang bakal berujung PHK. Menurutnya, jika kelayakan naik upah yang tidak berlebihan akan berdampak baik bagi daya beli. Selain itu, jika tingkat konsumsi suatu negara naik, pertumbuhan ekonomi bisa ikut naik.

Hal tersebut, sebut Said, berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika pertumbuhan ekonomi baik, akan membuka lapangan pekerjaan baru.

Baca Juga:

Kena PHK, Eks Karyawan Shopee: Hari Tersedih dalam Hidup

"Kalau upah naik layak tidak berlebihan ya, maka dia akan meningkatkan daya beli purchasing power, kalo gaji naik konsumsi naik, nah kalau konsumsi naik pertumbuhan ekonomi naik," ujarnya saat dikonfirmasi oleh MPI, Selasa (22/11/2022).

"Jika pertumbuhan ekonomi baik itu akan membuka lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan," jelas Said.

Baca Juga:

Kisah Fauzi, Korban PHK yang Jadi Pengusaha Sate Khas Jepang di Kranggan

Hal tersebut dinilainya dengan fenomena PHK yang terjadi di Indonesia. "Klaimnya 5.000 buruh tekstil katanya PHK, 25.700 buruh sepatu PHK, buruh otomotif PHK, pertanyaan nya sederhana di mana PHK nya?," tambah dia.

Said juga mengatakan, ribuan buruh tersebut tidak terkena PHK, melainkan dirumahkan. Hal ini karena order yang sepi membuat buruh tidak dipekerjakan.

"KSPI itu anggota buruh sepatu ada SPN, serikat pekerja terbesar untuk industri sepatu itu ada di KSPI, namanya SPN (Serikat Pekerja Nasional) enggak ada laporan PHK, yang ada adalah merumahkan karyawan karena ordernya berkurang," tambah Said.

"Order itu tergantung buyer, jadi setelah diitung semua cost production, ada namanya profit cost biaya keuntungan, perusahaan engga rugi, cuma berkurang untungnya," imbuh dia.

Dengan hal tersebut, menurut Said, Indonesia tidak akan mengalami PHK. Jika permintaan barang masih menurun, risikonya buruh akan mengalami masa di rumahkan.

"Tidak ada PHK, kalau di rumahkan ada (peluang)," tegas Said.