AALI
9425
ABBA
276
ABDA
0
ABMM
2440
ACES
740
ACST
190
ACST-R
0
ADES
6150
ADHI
790
ADMF
8175
ADMG
174
ADRO
3190
AGAR
314
AGII
2300
AGRO
830
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
95
AIMS
280
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1575
AKRA
1190
AKSI
274
ALDO
755
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
538.68
-0.69%
-3.72
IHSG
7129.28
-0.43%
-31.11
LQ45
1012.04
-0.62%
-6.29
HSI
20175.62
0.46%
+93.19
N225
28546.98
2.62%
+727.65
NYSE
15602.93
0.32%
+50.23
Kurs
HKD/IDR 205
USD/IDR 14,795
Emas
850,422 / gram

Kominfo: PSE Demi Kedaulatan Digital!

ECONOMICS
Nur Khabibi/MPI
Sabtu, 06 Agustus 2022 01:22 WIB
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan langkah yang diambil Pemerintah demi tercapainya kedaulatan dalam media digital.
Kominfo: PSE Demi Kedaulatan Digital! (FOTO: MNC Media)
Kominfo: PSE Demi Kedaulatan Digital! (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kasong, menyatakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan langkah yang diambil Pemerintah demi tercapainya kedaulatan dalam media digital.

Usman menjelaskan, secara garis besar media digital terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama komunikasi, artinya dengan bermedia digital kita bisa berkomunikasi secara lebih luas secara lebih demokratis.

Kemudian, fungsi lain adalah untuk kepentingan komersial. Usamn menyebutkan, dalam fungsi kedua ini terdapat dominasi dari platform-platform digital asing terhadap media lokal.

"Ada dominasi platform digital terhadap media-media di Indonesia naik media digital maupun konvensional" kata Usman dalam Webinar Partai Perindo yang bertemakan 'Penguatan Nasionalisme Menuju Kebangkitan Nasional,' Jumat (5/8/2022).

Terkait protes yang banyak ditujukan masyarakat kepada Kominfo terkait pelaksanaan PSE, Usman menilai masyarakat Indonesia lebih banyak melihat media digital dari aspek komunikasi, sehingga kalau ada pengaturan-pengaturan terkait media digital maka ini akan dituduh menghambat kebebasan berpendapat.

"Padahal pengaturan-pengaturan (PSE) yang sedang dilakukan oleh pemerintah juga untuk mengatur aspek ekonomi supaya tidak ada aspek dominasi dari media-media global atau negara-negara tempat media global itu lahir terhadap media-media atau masyarakat Indonesia yang menggunakan media digital tersebut," tutup Usman. (RRD)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD