AALI
8425
ABBA
540
ABDA
0
ABMM
1250
ACES
1310
ACST
246
ACST-R
0
ADES
2720
ADHI
885
ADMF
7675
ADMG
218
ADRO
1400
AGAR
368
AGII
1395
AGRO
2300
AGRO-R
0
AGRS
246
AHAP
68
AIMS
342
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3990
AKSI
422
ALDO
715
ALKA
292
ALMI
238
ALTO
320
Market Watch
Last updated : 2021/09/22 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
458.78
1.26%
+5.72
IHSG
6108.27
0.78%
+47.51
LQ45
862.18
1.23%
+10.45
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16184.50
0.1%
+16.33
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,240
Emas
814,120 / gram

Komisi III DPR Minta Jaksa Agung Usut Tuntas Skandal Impor Emas Rp47,1 Triliun

ECONOMICS
Kiswondari/Sindo
Senin, 14 Juni 2021 16:32 WIB
Sejumlah Anggota Komisi III DPR mengungkap adanya skandal impor emas oleh 8 perusahaan melalui Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 47,1 triliun.
MNC Media

IDXChannel – Sejumlah Anggota Komisi III DPR mengungkap adanya skandal impor emas oleh 8 perusahaan melalui Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp 47,1 triliun dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Importasi emas setengah jadi itu dicatat oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu sebagai emas bongkahan sehingga dikenakan bea masuk 0%, padahal seharusnya dikenakan bea masuk 5%.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkap, dugaan penggelapan emas yang dilakukan oleh petinggi Bea Cukai di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Untuk itu, ia mendesak Jaksa Agung untuk mengusut kasus itu. 

“Ini terkait impor emas senilai 47,1 triliun saya ulangi Pak 47,1 triliun, kita enggak usah urusin pajak rakyat Pak. Ada indikasi ini perbuatan manipulasi pak pemalsuan menginformasikan hal yg tidak benar sehingga produk tidak dikenai bea impor, produk tidak dikenai pajak penghasilan impor,” kata Arteria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021)

“Potensi kerugian negaranya Rp 2,9 triliun. Ini bukan uang kecil di saat kita lagi susah, Pak,” sambung Arteria.

Politikus PDIP ini meminta Jaksa Agung untuk juga memeriksa perusahan yang terlibat. Dia menyebut ada 8 perusahaan yakni, PT. Jardintraco Utama, PT Aneka Tambang, PT Lotus Lingga Pratama, PT Royal Rafles Capital, PT Viola Davina, PT Indo Karya Sukses, PT Karya Utama Putera Mandiri dan PT Bumi Satu Inti.

“Saya minta juga periksa PT Aneka tambang, dirutnya diperiksa, vice presidetnya diperiksa. Kenapa? setiap ada perdebatan di bea cukai dateng itu Aneka Tambang mengatakan ini masih memang seperti itu sehingga biaya masuknya bisa 0 persen. Padahal emas itu sudah siap jual. Ini maling kasat mata. Saya akan berikan nanti dokumen penyelewengan impor emas batangan di bea cukai,” paparnya.

Legislator Dapil Jawa Timur ini menjelaskan, penyelewengan yang dimaksud itu yakni adanya perubahan data emas ketika masuk di Bandara Soetta. Emas yang semula dikirim dari Singapura berbentuk setengah jadi dan berlebel, namun ketika sampai di Bandara Soetta emas itu diubah lebel menjadi produk emas bongkahan. Sehingga emas impor itu tidak dikenakan pajak ketika masuk di Bandara Soetta. 

“Ini semua emas biasa kita impor dari Singapura, ada perbedaan laporan ekspor dari negara Singapura ke petugas bea cukai, waktu masuk dari Singapura barangnya sudah bener HS-nya (Harmonized System) 71081300 artinya kode emas setengah jadi, Pak,” urainya.

“Konsekuensinya emas bongkahan tidak kena biaya impor. Tidak kena lagi yang namanya PPH impor,” imbuh Arteria.

Senada dengan Arteria, Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Syarifuddin Sudding menyebut bahwa dugaan penyelewengan di Soetta itu merupakan modus baru pencucian uang. Jika biasanya pencucian uang kali ini pencucian emas.

“Jadi, seakan akan ini banyak sekali pertambangan pertambangan emas yang secara ilegal dan ini dilegalkan, jadi seakan-akan ada perusahaan yang melakukan impor dari luar katakanlah dari Singapura dengan tarif 5 persen dan sebagainya, tetapi ternyata importasi itu sama sekali tidak ada tidak tercatat,” katanya di kesempatan sama.

Oleh karena itu, mantan politikus Partai Hanura ini meminta agar Kejaksaan Agung menindaklanjuti dugaan pembebasan bea impor untuk emas senilai Rp 47,1 triliun itu, dia pun menyebutkan 8 perusahaan yang sama yang disebutkan sebelumnya.

“Saya minta ini ditindaklanjuti. Jadi, ada 8 perusahaan yang melakukan pencucian emas yang tercatat sama sekali tidak ada impor emas dari Singapura tapi seakan akan itu dilegalkan seakan akan ada impor. Saya kira ini ada modus baru lagi dalam kaitan menyangkut masalah pencucian emas ilegal seakan akan ini dilegalkan,” pungkas Sudding.  

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD