AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Komisi XI DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenkeu Rp43,19 Triliun di 2022 

ECONOMICS
Rina Anggraeni/Sindonews
Kamis, 10 Juni 2021 20:34 WIB
Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindutu menjelaskan bahwa DPR menyetujui pagu indikatif Kemenkeu sebesar Rp 43,19 Triliun di 2022.
MNC Media

IDXChannel - Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindutu menjelaskan bahwa DPR menyetujui Pagu Indikatif Kemenkeu sebesar Rp43,19 Triliun di 2022.

Dito mengatakan pagu ini dari Rupiah murni sebesar Rp33,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp7,08 miliar, dan BLU sebesar Rp9,5 triliun.

"Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahulan RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganindutu, dalam video virtual, Kamis (10/6/2021)

Lanjutnya, anggaran tersebut akan diberikan kepada lima program Kementerian Keuangan yakni kebijakan fiskal Rp27 miliar, pengelolaan penerimaan negara Rp2,20 trilun, pengelolaan belanja negara Rp18 miliar, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan risiko Rp144 miliar, dan dukungan manajemen Rp39,7 triliun.

"Sehingga jumlahnya Rp43,19 triliun," bebernya.

Selain itu,  DPR menyepakati bahwa dalam menjalankan program-program strategis pada 2022 agar melakukan upaya, kebijakan dan program yang diarahkan pada penerimaan perpajakan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional, pendalaman pasar keuangan, inovasi pembiayaan, implementasi penganggaran berbasis kinerja di setiap kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

"Serta mengoptimalkan manfaat dari kekayaan negara yang dipisahkan, serta pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi dan terkonsolidasi," tandasnya. 

(IND)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD