Langkah tersebut bukanlah langkah pertama yang dilakukan Korsel untuk mengizinkan para pengusahanya memasuki negara yang dilanda perang.
Pada 2007, pemerintah Korsel memperlakukan larangan perjalanan ke Irak, tetapi para pengusahanya melakukan perjalanan ke negara itu dengan melakukan pengecualian terhadap paspor mereka.
Pekan ini, Asosiasi Perdagangan Internasional Korea berencana menyelenggarakan pertemuan antara pejabat kementerian perdagangan dan perusahaan konstruksi, infrastruktur dan energi yang tertarik dalam proyek rekonstruksi di Ukraina.
Isu mengizinkan kunjungan ke Ukraina dapat muncul selama pertemuan yang dijadwalkan pada Selasa, kata pejabat.
Pemerintah Korsel juga tengah mempertimbangkan kemungkinan mengirimkan delegasi yang terdiri dari pejabat pemerintahan senior dan para pengusaha ke Ukraina untuk mendiskusikan sejumlah proyek rekonstruksi yang dilaporkan diperkirakan mencapai lebih dari 1 triliun dolar Amerika (sekitar Rp15 kuadriliun).
(DKH)