Erfan Erlin
Apalagi sekarang ini adalah masa kembali membangun bisnis dari keterpurukan akibat Covid-19. Kebijakan cuti bersama tersebut bertolakbelakang dengan slogan pemerintah yang ingin bangkit lebih kuat pulih lebih cepat.
"Slogan pemerintah itu kan bangkit lebih kuat pulih lebih cepat. Kalau ini kami melihat inkonsistensi," tegas Supri.
Padahal, lanjutnya, saat ini kebijakan pemerintah adalah meningkatkan stabilitas dan daya saing, sehingga kinerja perusahaan harus terus ditingkatkan agar perekonomian bergerak lebih cepat.
Menurut Supri, kebijakan cuti bersama sebenarnya sudah dilakukan beberapa kali tahun ini. Namun yang paling terasa dampaknya oleh pengusaha adalah rentetan libur Idul Adha.
"Itu pokoknya kalau ada cuti bersama seperti itu, pengusaha pusing," keluhnya.
Sebab, diakui Supri, cuti bersama Idul Adha ini tidak direncanakan sejak awal. Di mana tiba-tiba pemerintah memutuskan akan ada cuti, dan itu harus ditaati oleh semua perusahaan. Padahal, seharusnya cuti bersama itu dikonsultasikan dan direncanakan terlebih dahulu sebelum diputuskan.
Alasannya, para pengusaha tetap harus membayar karyawan dan sebagainya, sehingga membuat biaya lebih banyak. Di samping itu, target bisa tidak tercapai. Selama ini, produktivitas di perusahaan diukur dari pekerja yang berkualitas dan dalam batas waktu tertentu.
"Nah semakin kehilangan satu hari itu, kalau mesin itu kan kehilangan 24 jam. Kalau manusia, kehilangan 8 jam, seminggu berarti 40 jam," terang Supri.
Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bantul, Jatmiko mengaku, para buruh di Kabupaten Bantul menyambut baik adanya cuti bersama tersebut. Hanya saja para buruh menginginkan agar cuti bersama tersebut tidak akan mengurangi hak dan kewajiban mereka.
