Tangguh Yudha
IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar. Langkah ini penting dilakukan mengingat tidak ada yang sepenuhnya sempurna dalam praktik perdagangan.
"Kita terus menerus (mengawasi). Tidak mungkin dalam kehidupan ini sempurna 100 persen. Itu hanya milik Allah SWT. Jadi kita harus terus menerus. Tidak boleh bosan, mengimbau, mengecek, dan seterusnya," ujarnya kepada awak media usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Amran menuturkan, pengawasan akan dilakukan bersama Satgas Pangan demi menjaga kualitas dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Dia juga mengimbau agar para pelaku usaha turut bertanggung jawab dengan menjual beras sesuai standar mutu dan takaran yang berlaku.
Dia pun turut mengapresiasi sejumlah pengusaha beras yang secara sukarela menarik produk-produk yang tidak sesuai ketentuan, serta menggantinya dengan beras yang memenuhi standar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mutu yang ditetapkan.
"Ada beberapa pengusaha beras yang sudah menarik dan mengganti sesuai HET dan juga sesuai dengan harga, sesuai dengan mutu. Kami temukan di Jawa Timur kemarin. Kami terima kasih. Jadi ini baik untuk kita semua," kata dia.
Dia menegaskan, langkah tersebut tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga petani dan seluruh ekosistem pertanian nasional.
"Baik untuk masyarakat, baik untuk petani, baik untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Ini kan untuk kebaikan kita semua. Iya kan?" ujarnya.
Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan sebanyak 212 merek beras yang beredar di pasaran diduga dioplos. Praktik curang tersebut telah merugikan masyarakat hingga Rp99 triliun per tahun.
Amran menjelaskan, semula menemukan adanya anomali, di mana harga beras terus naik padahal stok beras melimpah. Pihaknya kemudian melakukan pengujian terhadap 268 sampel beras yang tersebar di 10 provinsi produsen beras terbesar di seluruh Indonesia.
Dari pengujian ditemukan sebagian besar merek tak sesuai dengan mutu, harga dan takaran.
"Kita estimasi potensi kerugian, kerugian masyarakat yaitu Rp99 triliun, hampir Rp100 triliun. Itu kalau 1 tahun. Kalau terjadi 2 tahun, 3 tahun, Anda estimasi sendiri," katanya.
(Dhera Arizona)
