Kiswondari Pawiro
IDXChannel - Kebocoran dan peretasan data secara beruntun terus terjadi di beberapa kementerian dan lembaga negara. Terakhir, kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berisi 105 juta data kependudukan warga Indonesia.
Data KPU yang bocor itu berisi informasi penting dan sensitif, seperti nama lengkap, NIK, nomor KK, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, jenis kelamin, hingga keterangan soal disabilitas.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengaudit keamanan siber seluruh kementerian/lembaga. Menurutnya, kejadian kebocoran data secara beruntun ini sangat memalukan, ada kesan sistem keamanan siber milik pemerintah sangat lemah.
“Risiko dari kebocoran data ini sangat besar. Data-data pribadi warga yang bocor ini sangat berharga, kalau jatuh kepada pelaku kejahatan siber tentu akan sangat mengancam warga masyarakat. Penipuan online yang semakin sering terjadi, tentu terkait dengan data-data pribadi warga masyarakat yang bocor,” kata Sukamta kepada wartawan, dikutip Minggu (11/9/2022).
