AALI
9450
ABBA
278
ABDA
6050
ABMM
2490
ACES
720
ACST
174
ACST-R
0
ADES
6125
ADHI
755
ADMF
8150
ADMG
174
ADRO
3150
AGAR
312
AGII
2340
AGRO
840
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
95
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1530
AKRA
1215
AKSI
268
ALDO
750
ALKA
288
ALMI
298
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
542.41
1.11%
+5.93
IHSG
7160.39
1.05%
+74.15
LQ45
1018.33
1.04%
+10.53
HSI
20082.43
2.41%
+471.59
N225
0.00
-100%
-27999.96
NYSE
0.00
-100%
-15264.79
Kurs
HKD/IDR 160
USD/IDR 14,765
Emas
848,754 / gram

Marak Pelabuhan Ilegal, Pengawasan di Perairan Arafuru Perlu Diperketat

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Sabtu, 13 Maret 2021 20:54 WIB
Pengawasan di Perairan Arafuru perlu diperketat karena banyaknya penangkapan ikan dan pelabuhan ilegal.
Pengawasan di Perairan Arafuru perlu diperketat karena banyaknya penangkapan ikan dan pelabuhan ilegal. (Foto: MNC Media)
Pengawasan di Perairan Arafuru perlu diperketat karena banyaknya penangkapan ikan dan pelabuhan ilegal. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemerintah provinsi di sekitar Arafura perlu meningkatkan pengawasan laut secara terpadu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718.  WPP 718 merupakan perairan Arafura dan sekitarnya yang selama ini dimanfaatkan oleh tiga provinsi yaitu Maluku, Papua dan Papua Barat. 

Laut Arafura adalah wilayah laut dengan produktfitas tinggi dan merupakan daerah fishing ground favorit oleh kapal ikan berbendera Indonesia. Pengawasan bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangangkapan ikan di laut Arafura.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa izin dan kegiatan penangkapan ikan di laut Arafura saat ini merupakan yang terpadat di Indonesia.

 “Diperkirakan terdapat total sekitar 3.126 kapal ikan ukuran 10-30 GT dengan izin provinsi dan kapal diatas 30 GT dengan izin pusat yang saat ini melakukan penangkapan ikan di laut Arafura. Angka ini akan bertambah banyak jika memasukan kapal ikan skala kecil yang berukuran dibawah 10GT yang belum teregistrasi” kata Abdi dalam siaran pers yang disampaikan, Sabtu (13/3/2021). 

Dengan jumlah armada sebanyak itu, diperkirakan ada sekitar 78.000 orang awak kapal perikanan yang bekerja di kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan di laut Arafura. 

“Kami mendapat laporan sejumlah kasus penelantaran awak kapal perikanan di Dobo dan Merauke yang menyebabkan korban sakit dan meninggal dunia” kata Abdi. Ini sangat tragis, jika kegiatan penangkapan ikan di Arafura masih mengandung unsur kerja paksa atau perbudakan, dan luput dari pengawasan pemerintah. 

Banyaknya kapal ikan yang beroperasi di laut Arafura akan memberi tekanan pada keberlanjutan sumberdaya ikan dan membutuhkan upaya pengawasan dari otoritas terkait. “Masalah yang muncul saat ini adalah terdapat sejumlah kapal yang terindikasi tidak memiliki izin atau izinnya sudah mati, serta kapal ikan dengan izin provinsi Maluku tapi melakukan penangkapan ikan di perairan Papua dan Papua Barat” kata Abdi. 

Selain jumlah armada yang cukup banyak saat ini, di WPP 718 terdapat beberapa Pelabuhan tangkahan yang dimanfaatkan untuk mendaratkan hasil tangkapan. “Keberadaan Pelabuhan tangkahan/pelabuhan ilegal seperti yang ditemukan Kepulauan Aru dan Merauke disinyalir tidak menerapkan aturan perikanan terkait izin, pencatatan hasil tangkapan, BBM dan perlindungan ketenagakerjaan” kata Abdi.   

Sementara itu Koordinator Program DFW Indonesia untuk program Supporting on Combatting IUU Fishing, Subhan Usman mengatakan bahwa ancaman sumberdaya laut di Arafura bukan lagi oleh kapal ikan asing ilegal, tapi oleh kapal ikan skala kecil dibawah 10GT yang tidak teregistrasi, kapal yang tidak melaporkan hasil tangkapan, pelanggaran zona tangkap dan pelanggaran ketenagakerjaan.

 “Dimensi pelanggaran di Arafura cukup kompleks meliputi armada tangkap tidak teregistrasi, tidak melaporkan hasil tangkapan atau melapor tapi tidak sesuai hasil tangkapan yang sebenarnya atau unreported serta pekerja yang tidak memiliki asuransi dan perjanjian kerja laut” kata Subhan. 

Pihaknya menyarankan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu melakukan review dan menyusun ulang strategi pengelolaan WPP 718 dengan menekankan penguatan aspek pengawasan IUUF dan perlindungan tenaga kerja atau awak kapal perikanan. 

“Perlu ada konsep baru pengelolaan WPP 718 yang mengintegrasikan perikanan berkelanjutan, pencegahan IUUF dan perlindungan tenaga kerja” kata Subhan. Untuk itu, Subhan mengatakan melalui kegiatan Supporting on Combatting IUU Fishing yang saat ini di implementasikan oleh DFW atas kerjasama ATSEA 2 Project akan mendorong lahirnya strategi baru dalam pengawasan sumberdaya perikanan di laut Arafura. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD