Taufan Sukma Abdi Putra
IDXChannel - Minat dunia usaha untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan hijau (green financing) dari perbankan sejauh ini dinilai masih cukup rendah.
Hal ini tak lepas dari concern dunia usaha dalam negeri yang juga masih cukup minim terhadap isu lingkungan, terutama terkait penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG).
Kondisi tersebut kontraproduktif terhadap tren yang terjadi di tingkat global, di mana masyarakat dunia sudah menyadari betul pentingnya untuk menjadi isu lingkungan sebagai salah satu prioditas utama dalam menjalankan bisnisnya.
Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah dinilai perlu memberikan sejumlah insentif sebagai daya tarik atau 'gula-gula' agar para pelaku usaha tertarik untuk lebih memanfaatkan fasilitas green financing dari perbankan.
Meski, pemberian insentif tersebut diakui juga cukup sulit untuk diberikan, mengingat saat ini pemerintah justru tengah fokus dalam mendongkrak pendapatan pajak, di antaranya dengan menaikkan persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
