AALI
9275
ABBA
280
ABDA
0
ABMM
2410
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6225
ADHI
815
ADMF
8200
ADMG
177
ADRO
3250
AGAR
310
AGII
2220
AGRO
750
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
154
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1545
AKRA
1160
AKSI
272
ALDO
745
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.99
1.02%
+5.51
IHSG
7186.56
0.74%
+53.11
LQ45
1026.34
0.98%
+9.98
HSI
19763.91
-0.8%
-158.54
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
0.00
-100%
-15846.79
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,765
Emas
836,469 / gram

Melebihi Lonjakan Gelombang Kedua, DKI Jakarta Sumbang Kasus Covid-19 Nasional Tertinggi Saat Ini

ECONOMICS
Raka Dwi Novianto
Selasa, 15 Februari 2022 19:35 WIB
Provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus Covid-19 nasional tertinggi serta melebihi kasus lonjakan kedua.
Provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus Covid-19 nasional tertinggi serta melebihi kasus lonjakan kedua.
Provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus Covid-19 nasional tertinggi serta melebihi kasus lonjakan kedua.

IDXChannel - Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan bahwa saat ini provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang kasus nasional tertinggi. Dan melebihi kasus lonjakan kedua.

"Provinsi DKI Jakarta saat ini menyumbangkan 28% dari total kasus nasional. Angka ini sudah lebih tinggi dibanding jumlah kasus yang disumbangkan di masa lonjakan kedua yaitu sebesar 24%," ujar Prof Wiku dalam keterangan pers secara daring, Selasa (15/2/2022).

Sementara untuk Provinsi Jawa Barat dan Banten, kasus mingguannya telah melebihi rekor kasus mingguan pada masa lonjakan kedua.

"Jumlah kasus mingguan di minggu lalu bahkan sudah melebihi rekor kasus mingguan dia masa lonjakan kedua," kata dia.

Atas hal tersebut, kata Prof Wiku, Pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kembali penerapan PPKM di daerahnya. Terlebih mengingat PPKM sudah berjalan sekitar seminggu dan kasus masih belum berhasil ditekan.

"Pastikan setiap aturan dalam instruksi menteri dalam negeri betul- betul dilaksanakan dengan baik di daerah," kata Wiku.

Prof Wiku juga meminta Pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pembentukan dan kinerja posko di daerah nya.

"Data menunjukkan bahwa kinerja posko konsisten turun sangat rendah hingga saat ini hanya dibawah 1 juta kegiatan. Padahal pada periode lonjakan kedua kinerja posko ada pada kisaran 4 juta," ungkapanya.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD