Anggie Ariesta
IDXChannel - Kondisi makro ekonomi secara umum dinilai masih positif terhadap outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terutama selesainya gelaran Pemilu secara damai dan satu putaran.
Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman mengatakan, dengan terjadinya Pemilu satu putaran, di satu sisi memang stimulus berupa belanja kampanye berakhir lebih cepat dibandingkan dengan apabila Pemilu dijalankan dalam dua putaran.
"Namun di sisi lain ketidakpastian politik juga berakhir dengan lebih cepat karena satu putaran, terlebih lagi kalau kita lihat manifesto politik Presiden terpilih yang mengedepankan berkelanjutan berbagai kebijakan pemerintahan Pak Jokowi, ini membuka jalan untuk percepatan pemulihan siklus investasi sektor swasta," jelas Helmi dalam konferensi pers Citi Indonesia, Jakarta, Selasa (2/4/2024) malam.
Lebih lanjut Helmi menjelaskan dari perspektif investor pasar obligasi. Proses transisi politik yang sedang berjalan ini memang memiliki implikasi fiskal yang belum sepenuhnya diketahui.
"Dalam jangka pendek, dengan berakhirnya Pemilu dalam satu putaran tentunya tidak semua belanja-belanja pemerintah terkait Pemilu yang sudah dianggarkan akan digunakan sepenuhnya," ungkap Helmi.
Selain itu, posisi kas pemerintah yang relatif kuat, Citi melihat target penerbitan surat berharga negara (SBN) untuk kuartal II-2024 ini sudah mulai diturunkan dibandingkan target penurunan SBN di kuartal I-2024.
"Jadi penurunan target disambut baik dari perspektif menjaga keseimbangan antara supply dan demand di pasar SBN," kata dia.
Terkait dengan perspektif jangka lebih panjang, Helmi mengingatkan, pasar obligasi masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut tentang dampak fiskal dari program-program pemerintahan mendatang seperti program makan siang gratis untuk anak-anak.
Dia memperkirakan, biaya yang dibutuhkan untuk program makan siang gratis kemungkinan bisa mencapai jumlah yang setara dengan sekitar 1% atau bahkan mendekati 2% dari PDB Indonesia.
"Kejelasan dari implementasi program-program ini penting bagi investor pasar obligasi karena akan menentukan outlook jangka menengah dari defisit APBN Indonesia dan juga menentukan arah rasio utang Indonesia," tegas Helmi.
Menurut Helmi, kampanye pemerintahan pasangan capres-cawapres 02 juga menekankan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Ini membuat arah kebijakan yang dibawa Prabowo-Gibran menjadi lebih jelas.
Namun, kata dia, Indonesia kembali mengalami sengketa Pilpres 2024, yang disebut-sebut akibat adanya kecurangan dari pasangan pemenang. Adanya sengketa ini dikhawatirkan akan mengubah sikap investor menjadi ragu-ragu dalam menanamkan modal di Indonesia.
Tetapi, Helmi berujar, kalau perilaku investor tidak akan dipengaruhi oleh sengketa Pemilu ini.
“Apakah (sengketa Pilpres) akan mempengaruhi investor asing? Saya rasa tidak. Karena sengketa Pemilu itu bukan hal yang aneh,” ujar Helmi.
Helmi membandingkan sengketa Pemilu di Indonesia dengan Pilpres 2020 di Amerika Serikat (AS). Justru, Helmi berujar bahwa adanya sengketa ini menunjukkan demokrasi Tanah Air yang sehat.
“Jadi, saya rasa ini bukanlah sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi, justru merupakan fenomena yang normal dalam demokrasi yang sehat,” kata dia.
(YNA)
