Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto telah menyelesaikan konflik pertanahan antara PT Maskapai Perkebunan Moelia (MPM) dengan masyarakat Cianjur.
Hasilnya, HGU seluas kurang lebih 203,74 hektare yang sebelumnya digunakan PT MPM akan diredistribusikan kepada masyarakat sebanyak 1.400 kepala keluarga dengan skema pemberian hak di atas Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah.
Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak serta-merta mengalihkan hak atas tanah, dan masyarakat dapat mengusahakan tanah tersebut secara produktif. Setelah jangka waktu sepuluh tahun berakhir, maka HPL Badan Bank Tanah akan dilepas dan masyarakat dapat diberikan Sertipikat Hak Milik (SHM).
"Sudah terpantau dari Jakarta bahwa Bapak/Ibu ini sebagai petani penggarap di lahan PT MPM, sebanyak 1.400 kepala keluarga, akan diperhatikan oleh pemerintah dengan diberikan tanah garapan. Jadi, 203 hektare akan dibagi kepada 1.400 kepala keluarga," jelas Hadi Tjahjanto pada pernyataan tertulisnya, Kamis (27/10/2022).
Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan kepada kepala daerah agar memastikan bahwa masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan tanah hasil redistribusi tersebut.
"Nanti bupati akan cek dan memverifikasi datanya, apakah Bapak/Ibu sekalian petani yang selama ini ada di hamparan tanah milik PT MPM? Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada penumpang gelap. Karena ini adalah haknya Bapak dan Ibu yang telah lama tinggal di sini," ungkap dia.
Sebelum mengakhiri pertemuan tersebut, Hadi Tjahjanto berdialog dengan masyarakat dan menanyakan harapan ke depannya.
Dalam kesempatan ini, masyarakat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan PT MPM. Mereka mengungkapkan akan menjaga lahan tersebut sebaik mungkin. (NIA)
