Agung Bakti Sarasa
Ketiga, untuk efektivitas APBD dan pertanggungjawaban ke publik, bagi OPD dan badan publik yang menerima hibah atau bantuan, predikat badan publik hasil monev KI Jabar akan mempengaruhi besaran pagu anggaran bagi badan publik di Jabar.
"Untuk itu, saya meminta agar seluruh badan publik yang ada di Jawa Barat dapat kompetebel dengan predikat Jabar sebagai provinsi informatif di tingkat nasional," katanya.
Ketua KI Jabar, Ijang Faisal mengatakan, badan publik harus menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Monev merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap undang-undang," tegasnya.
Ijang menambahkan, Provinsi Jabar sudah tiga tahun berturut-turut menyandang predikat provinsi informatif. Hal itu, kata Ijang, menandakan adanya tata kelola pemerintahan yang baik.
