Agung Bakti Sarasa
Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengakui, para pegawai honorer kini kebingungan menghadapi kebijakan pemerintah terkait status kepegawaiannya. Oleh karenanya, kata Kang Emil, kehadiran gugus tugas diharapkan memberikan jalan terang dalam penentuan nasib pegawai honorer.
"Kalau itu kewenangan pusat, kita berjuang bersama-sama ke pusat. Kalau kewenangan provinsi, kita cari solusi di provinsi. Kalau kewenangannya di bupati/wali kota, kita bikin edaran dan lain sebagainya," jelasnya.
Kang Emil juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak akan tinggal diam menghadapi persoalan pegawai honorer. Semua upaya, kata dia, akan dilakukan untuk menentukan nasib pegawai honorer di Jabar.
"Gubernur memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur. Kalau bisa diubah dengan aturan, juga akan kita upayakan sehingga tidak perlu ada miss komunikasi," katanya.
Kang Emil pun mengakui bahwa peran pegawai honorer di Jabar sangat besar. Namun, dia juga merasakan betul jika penghasilan pegawai honorer jauh dari kata layak mengingat pendapatan mereka tak sebanding tanggung jawabnya.
"Di era pandemi COVID-19, tenaga kesehatan dibutuhkan sangat banyak, tapi seringkali tempat mereka bekerja masih perlu meningkatkan pendapatan unit kerjanya," katanya.
