Penolakan terbesar terhadap proposal OECD datang dari Jepang, kata tiga sumber. Jepang adalah importir batu bara terbesar ketiga di dunia dan memperoleh lebih dari seperempat energinya dari batu bara.
Anggota OECD menyetujui pedoman baru melalui konsensus.
Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang tidak segera membalas permintaan komentar Reuters.
Beberapa sumber mengatakan bahwa usulan tersebut masih bisa dipermudah, misalnya dengan hanya menghentikan pendanaan untuk proyek-proyek tertentu tetapi tetap memberikan pinjaman untuk tujuan korporasi, atau dengan menargetkan investasi pada pembangkit listrik saja daripada semua infrastruktur batu bara.
Para pemimpin negara-negara G7 – di antaranya Prancis, AS dan Jepang – diperkirakan akan membahas upaya mereka untuk menghentikan penggunaan batu bara pada pertemuan puncak di Italia pada minggu depan. Dua sumber mengatakan hasil KTT G7 dapat mempengaruhi tujuan kesepakatan OECD.
Pemerintah, termasuk G7, telah melarang atau membatasi pendanaan publik untuk PLTU dalam upaya mereka mencapai tujuan iklim, sehingga sebagian besar pendanaan batu bara kini berasal dari sektor swasta.
Menurut S&P Global, hanya seperempat lembaga keuangan yang saat ini memiliki kebijakan untuk membatasi pembiayaan batubara mereka. Kapasitas PLTU global mencapai lebih dari 2.000 gigawatt, dengan tambahan 500 gigawatt kapasitas baru yang sedang dikembangkan, sebagian besar di China.