Maulina Ulfa
IDXChannel - Sejumlah data ekonomi Indonesia pekan ini kurang memuaskan. Teranyar, Bank Indonesia (BI) menyampaikan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I-2024 mencatat defisit USD2,16 miliar (0,6 persen dari PDB).
Indonesia mencatat defisit transaksi berjalan selama empat kuartal berturut-turut dan terjadi pembalikan surplus sebesar USD2,77 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. (Lihat grafik di bawah ini.)
Jumlah tersebut merupakan defisit terbesar sejak kuartal II-2023, didukung surplus perdagangan yang menyempit tajam menjadi USD9,82 miliar dari USD14,72 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya karena melemahnya permintaan global.
Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Maret 2024 mencapai USD62,20 miliar atau turun 7,25 persen dibanding periode yang sama 2023. Sementara, ekspor nonmigas mencapai USD58,30 miliar atau turun 7,53 persen.
Pada saat yang sama, kesenjangan pendapatan primer mencapai USD8,94 miliar dibandingkan dengan defisit sebesar USD8,85 miliar pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, surplus pendapatan sekunder sedikit menurun menjadi USD1,38 miliar dari sebelumnya USD1,45 miliar. Sementara itu, defisit transaksi jasa menurun menjadi USD4,42 miliar dari USD5,54 miliar.
Pada 2023, transaksi berjalan mengalami defisit sebesar USD1,88 miliar, menurun tajam dibandingkan surplus pada tahun sebelumnya sebesar USD13,21 miliar.
Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2025 diproyeksi sebesar 2,45-2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Defisit fiskal 2025 diperkirakan 2,45 persen hingga 2,82 persen dari upaya menutup defisit dilakukan dengan pembiayaan inovatif prudent dan keberlanjutan dengan kendalikan risiko utang pada batas yang terkendali di level 37,98-38,7 persen PDB,” kata Sri Mulyani.
Angka ini juga lebih tinggi dari target awal APBN 2024 yang sebesar 2,29 persen terhadap PDB.
Target terbaru ini juga lebih tinggi di banding defisit APBN 2022 yang tercatat sebesar 2,35 persen dan menjadi bukti kuatnya pemulihan ekonomi Indonesia pasca Covid-19.
Sementara berdasarkan undang-undang, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan. Hal ini amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan batas defisit APBN.
