AALI
8475
ABBA
220
ABDA
6050
ABMM
4270
ACES
615
ACST
186
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
740
ADMF
8300
ADMG
169
ADRO
4100
AGAR
294
AGII
2220
AGRO
600
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
103
AIMS
240
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1405
AKSI
322
ALDO
670
ALKA
288
ALMI
388
ALTO
170
Market Watch
Last updated : 2022/10/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.27
-0.05%
-0.27
IHSG
7076.62
0.02%
+1.24
LQ45
1010.68
-0.09%
-0.95
HSI
18012.15
-0.42%
-75.82
N225
27311.30
0.7%
+190.77
NYSE
0.00
-100%
-14319.50
Kurs
HKD/IDR 1,934
USD/IDR 15,185
Emas
841,686 / gram

Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka Distop KKP 

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Selasa, 01 Maret 2022 07:47 WIB
KKP menghentikan operasi kapal penambangan pasir timah oleh KIP Octopus 1 di perairan Bangka. 
Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka Distop KKP (Dok.KKP)
Operasi Kapal Penambang Pasir Timah di Perairan Bangka Distop KKP (Dok.KKP)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) menegaskan untuk menghentikan operasi kapal penambangan pasir timah oleh KIP Octopus 1 di perairan Bangka

Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan sebab telah diduga  terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan perairan pesisir akibat pelanggaran terkait pembuangan tailing yang tidak memperhatikan standar pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir.

“Kami menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pembuangan tailing yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir,” ungkap Direktur Jenderal PSDKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalm keterangan resmi, Selasa (1/3/2022). 

Adin menyampaikan bahwa dengan sistem pembuangan tailing yang berada di atas permukaan air laut, berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan pesisir. 

“Terkait pelanggaran tersebut, Adin menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman termasuk menggandeng Tim Ahli independen untuk mengetahui dampak pelanggaran tersebut terhadap kerusakan pesisir. Kami akan libatkan tim ahli untuk proses pembuktian lebih lanjut,” terangnya.

Penghentian tersebut merupakan upaya pencegahan terjadinya dampak pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir lebih lanjut. Adin juga memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan penambangan pasir timah ini.

“Saat ini Polsus PWP3K sedang menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” untuk memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya dan lingkungan, “ ujarnya. 

Adin menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, setiap pemanfaatan ruang laut di seluruh wilayah dan yurisdiksi Indonesia harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD