Sebaliknya, lanjut dia, kalau tidak ada perubahan dari pusat maka pihaknya harus melakukan upaya untuk menolong nasib para TKK lantaran sebagian dari mereka ada yang sudah mengabdi lama. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemda untuk mengaktifkan betul-betul tim penyelesaian tenaga non ASN dalam mencari solusi atas persoalan ini.
"Kami di DPRD mewanti-wanti agar dipikirkan sebijaksana mungkin supaya honorer itu masih bisa terakomodir. Laporan sementara dari formulir peminatan yang dikembalikan ke tim, ada sekitar 500 lebih yang berminat ikut program magang," sebutnya.
(IND)