Atikah Umiyani
IDXChannel – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, meminta pemerintah daerah di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mengusulkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) ke Kementerian ESDM. Beberapa daerah 3T itu berada di Maluku Utara.
"Untuk daerah-daerah yang akan kita jadikan Program BBM Satu Harga ini harus ada usulan dari pemda yang bersangkutan," katanya ketika ditemui seusai acara Peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk Klaster Maluku dan Papua yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu (30/10/2024).
Dia mencontohkan, untuk wilayah Taliabu, proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan bisa segera diselesaikan karena pemda setempat memang sudah mengusulkan kebutuhan BBM-nya. Namun untuk daerah yang belum menyampaikan, Yuliot meminta pemda setempat untuk segera menyampaikan lantaran adanya keterbatasan anggaran dan juga waktu.
"Selain itu keterbatasan prioritas-prioritas, sehingga kami harapkan untuk daerah-daerah yang belum tersentuh (BBM Satu Harga), agar pemdanya bisa segera untuk menyampaikan usulan ke Kementerian ESDM," ujarnya.
Yuliot menuturkan, Program BBM Satu Harga adalah perwujudan dari sila kelima dari Pancasila. Karenanya, kebijakan itu harus terus dilanjutkan agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.
Dia juga menyebut peresmian penyalur BBM Satu Harga sebagai bentuk keberpihakan pemerintah. Program itu juga menjadi afirmasi kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat yang ada di seluruh pelosok daerah.
Yuliot berpendapat, kebijakan BBM Satu Harga akan menghilangkan disparitas harga antardaerah--yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan begitu, langkah tersebut akan meminimalisasi konflik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
