Heri Purnomo
IDXChannel - Tujuan pemerintah menjadikan food estate di Merauke, Papua sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dipertanyakan. Sebab, jika pemerintah hanya fokus terhadap dua komoditas yakni padi dan tebu, maka dinilai tidak perlu dilakukan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Ima Mayasari mengatakan, KEK membutuhkan banyak waktu dan biaya. Sehingga, pemerintah seharusnya memikirkan hal ini secara matang.
Terlebih lagi, sesuai dengan ketentuannya KEK berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.
"Kalau ternyata ketahanan pangan kita membutuhkan pada saat ini dan food estate misalkan belum siap untuk kemudian KEK, nanti juga belum siap ya terpaksa memang pemerintah harus menggunakan alternatif lain untuk ketahanan pangan, semisal impor," katanya dalam Market Review IDXChannel, Kamis (12/10/2023).
Menurut dia, KEK memang akan memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi dan daya saing Indonesia dalam dunia Internasional.
Namun, jika pemerintah belum siap untuk menjadikan food estate sebagai KEK. Sebenarnya tidak masalah untuk tetap melanjutkan food estate jika orientasinya hanya sebatas ketahanan pangan.
"Tapi kalau belum siap ke arah KEK, saya rasa tidak perlu dijadikan KEK. Tidak ada persoalan sepanjang goals-nya bisa tercapai," katanya.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung pemerintah agar perlunya ada kajian lebih mendalam terkait dengan penetapan ini. Sebab, jika penetapan ini hanya didasarkan pada faktor ekonomi yang hanya difokuskan pada ketahanan pangan dan faktor lainnya tidak terpenuhi, berarti tidak ada keistimewaan.
"Kalau faktor ekonomi saja yang terpenuhi tetapi geografi dalam perdagangan internasional tidak terpenuhi tentu dalam konteks ini tidak memiliki keunggulan," katanya.
(YNA)
