sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pemerintah Ditantang Tutup 10 PLTU dan Relokasi 110 Industri Tak Ramah Lingkungan

Economics editor Iqbal Dwi Purnama
29/08/2023 14:05 WIB
Setidaknya ada empat fokus utama yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah dalam rangka menekan tingkat polusi udara di DKI Jakarta.
Pemerintah Ditantang Tutup 10 PLTU dan Relokasi 110 Industri Tak Ramah Lingkungan. (Foto MNC Media)
Pemerintah Ditantang Tutup 10 PLTU dan Relokasi 110 Industri Tak Ramah Lingkungan. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Setidaknya ada empat fokus utama yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah dalam rangka menekan tingkat polusi udara di DKI Jakarta. Keempat fokus kebijakan itu bisa masuk dalam rencana jangka menengah dan panjang.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga mengatakan, pada tahap pertama, pemerintah diminta untuk mendesak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melakukan transisi energi yakni memproduksi listrik dari sumber energi baru terbarukan.

Saat ini, kata dia, setidaknya masih ada sekitar 10 PLTU yang lokasinya dekat dengan Jakarta. Kalau setiap tahun pemerintah berkomitmen mempensiunkan dua PLTU dan mendorong transisi energi, maka dalam lima tahun ke depan, paling tidak Indonesia sudah mampu mengubah 10 PLTU.

Hal ini cukup penting dilakukan, mengingat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga menyebutkan 34% polusi udara yang ada di Jakarta disumbangkan dari PLTU.

"Berani tidak dalam waktu lima tahun ke depan, 10 PLTU tadi bertransformasi ke energi hijau, dari surya, gelombang laut, air, jadi tidak menggunakan batu bara," kata Joga dalam Market Review IDXChannel, Selasa (29/8/2023).

Sedangkan saat ini, Joga mencatat setidaknya masih terdapat 110 industri yang terdekat dengan Jakata. Industri-industri tersebut juga berkontribusi dalam buruknya polusi udara di Jakarta saat ini karena belum memenuhi aspek-aspek industri hijau.

"Berani tidak 110 industri tadi dalam lima tahun ke depan sudah punya dua pilihan, beralih ke industri ramah lingkungan atau dipindahkan ke luar kawasan Jabodetabek. Tapi ini perlu proses, menyangkut aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar," lanjutnya.

Agenda selanjutnya yang bisa dilakukan adalah dengan mengoptimalisasi infrastruktur transportasi masal yang terintegrasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga, minat masyarakat menggunakan transportasi umum juga bisa meningkat.

"Ketiga penggunaan transportasi masal, yang disebut oleh Pak Presiden Jokowi kemarin dalam pembukaan LRT, itu kan butuh waktu, tidak mungkin MRT, LRT, bisa selesai dalam waktu 1-2 tahun," kata Joga.

Kemudian agenda terakhir yang juga perlu dimasifkan oleh pemerintah adalah pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hal tersebut bertujuan agar makin banyak pohon-pohon yang dapat menyerap emisi karbon dan lebih banyak menghasilkan oksigen.

"Keempat pembangunan RTH juga, yang disebutkan harus menanam pohon, perlu, itu butuh waktu," pungkasnya.

(YNA)

Halaman : 1 2 3
Advertisement
Advertisement